PPDB 2018 Jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Tingkat Sederajat

PPDB 2018

Untuk kali ini sebagai rencana awal Tahun Pelajaran 2018/2019 yang akan dilaksanakan oleh jenjang satuan pendidikan. Tepat tanggal 2 Mei 2018 di Jakarta, Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat, sehingga masing-masing lembaga atau jenjang satuan pendidikan tingkat sederajat dapat mengetahui ketentuan, tujuan, tata cara, proses perpindahan peserta didik, bentuk pelaporan dan pengawasan, larangan, sanksi, serta ketentuan lain yang di atur dalam peraturan Menteri tersebut.

Simak ulasan lengkap mengenai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru berikut.

TUJUAN PPDB
Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang lebih kita kenal dengan PPDB sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yakni:
  1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
  2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada Tujuan PPDB, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
TATA CARA PPDB
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, terdapat 6 (enam) bagian penting yang dapat kita simak bersama, antara lain:
  1. Waktu dan Mekanisme PPDB.
  2. Persyaratan.
  3. Seleksi.
  4. Sistem Zonasi.
  5. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang.
  6. Biaya.
1. Waktu dan Mekanisme PPDB
Waktu
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun. Proses pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
  1. Persyaratan;
  2. Proses seleksi;
  3. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
  4. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  5. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
Mekanisme PPDB
PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  1. Dalam jaringan (daring); atau
  2. Luar jaringan (luring).
Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana pilihan di atas. Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

2. Persyaratan
Jenjang Taman Kanak-Kanak
Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
  1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  2. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
Jenjang Sekolah Dasar
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
  1. 7 (tujuh) tahun; atau
  2. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat Nomor (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Ketentuan pada Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dan Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
  1. Merusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan 
  2. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
Jenjang SMA/SMK
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
  1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
  2. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  3. Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) untuk peserta didik yang memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat, dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Syarat usia sebagaimana jenajng TK, SD, SMP, dan SMA/SMK, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam jenjang SMP dan SMA/SMK, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam jenjang SD sampai jenjang SMA/SMK tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

3. Seleksi
Jenjang Sekolah Dasar
Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  1. Usia sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  2. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Jika usia calon peserta didik jenjang Sekolah Dasar sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) dan usia calon peserta didik sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat  tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  1. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  2. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  3. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.
Jenjang Sekolah Menengah Atas
Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  1. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  2. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  3. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan
Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  1. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  2. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana 2 (dua) ketentuan di atas, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik yang melebihi daya tampung pada lembaga tersebut agar di tempatkan pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

4. Zonasi
  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  2. Domisili calon peserta didik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
  3. Radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
    - ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
    - jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
  4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada poin (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
  5. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
  6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
    - jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
    - jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
5. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
  1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
  2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.
6. Biaya
  1. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
  2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan tidak dipungut biaya.
Jenjang SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
  1. SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatas, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
  3. Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
  4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Proses perpindahan peserta didik dalam lingkup wilayah terbagi menjadi 2 (dua) kriteria, yakni dalam negeri dan luar negeri.

Proses Perpindahan Peserta Dalam Negeri diatur sebagaimana berikut:
  1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
  2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
  3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) di atas, wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.
Proses Perpindahan Peserta Luar Negeri diatur sebagaimana berikut:
  1. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
    a. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
    b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
    c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
  2. Peserta didik setara SMP, SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
    a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya; b. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
    c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
    d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
Proses perpindahan peserta didik jalur informal dan nonformal.
  1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
  2. Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
    a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
  3. Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
    a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
  4. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, atau SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada poin (1), poin (2), dan poin (3) diats, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pelaporan
  1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
  3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.
Pengawasan
  1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
  2. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
LARANGAN
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

SANKSI
Pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Gubernur/bupati/wali kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa:
    - Teguran tertulis;
    - Penundaan atau pengurangan hak;
    - Pembebasan tugas; dan/atau
    - Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
  2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    - Teguran tertulis;
    - Penundaan atau pengurangan hak;
    - Pembebasan tugas; dan/atau
    - Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pelanggaran dan Pengenaan sanksi, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Penyelenggaraan Pendidikan
  1. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
  2. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, wajib:
    a. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
    b. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018; dan
    c. Memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Sekolah yang:
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), 
dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia 7 (tujuh) tahun, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun, dan Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin diatas berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pengecualian Sistem Zonasi
Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Sistem Zonasi dikecualikan untuk:
  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  2. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
  3. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
  4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  6. Sekolah berasrama;
  7. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
  8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada poin diatas nomor 8 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban Pemerintah Daerah
  1. Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
  2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
Kewajiban Dinas Pendidikan Kab/Kota
  1. Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
  2. Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Penerapan Zonasi PPDB Dalam Jejaring
Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Unduh sumber informasi pada Biro Hukum Dan Organisasi, atau unduh langsung pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget