Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Permendikbud No 6 Tahun 2018, Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 ini mengatur tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi harus dapat dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah. Dengan hadirnya Permendikbud No 6 Tahun 2018 bisa dipandang sebagai acuan atau pedoman, bahwa sekolah harus dipimpin oleh orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi.

Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah
Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana(S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
  2. Memiliki sertifikat pendidik;
  3. Bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  4. Pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali diTK/TKLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
  5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
  6. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2(dua) tahun;
  7. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
  8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  10. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
Calon Kepala Sekolah di SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri) selain memenuhi ketentuan syarat diatas harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
  1. Berstatus sebagai PNS;
  2. Memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;
  3. Sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
  4. Menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas baik lisan maupun tulisan; dan
  5. Memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia.
Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah pada piont (3) Bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c dan point (4) Pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB. Maka 2 (dua) point tersebut dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
  2. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Penyiapan Calon Kepala Sekolah
Setelah beberapa persyaratan bakal calon Kepala Sekolah tersebut di atas dirasa tercukupi, maka langkah selanjutnya yakni melaksanakan penyiapan calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

Penyiapan Calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan ditugaskan didaerah khusus dilakukan melalui tahap:
  1. Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
  2. Seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
  1. Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
  2. Seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
Penyiapan calon Kepala SILN dilakukan melalui tahap:
  1. Pengumuman penerimaan oleh Kementerian; dan
  2. Seleksi calon Kepala Sekolah.
Seleksi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
a. Seleksi administrasi; dan
b. Seleksi substansi.

Seleksi administrasi merupakan penilaian dokumen yangmeliputi:
  1. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
  2. Fotokopi sertifikat pendidik;
  3. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
  4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  5. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
  6. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2(dua) tahun terakhir;
  7. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana di maksud dalam hal memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
  8. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
  9. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
  10. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  11. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi. Setelah lolos seleksi maka calon Kepala Sekolah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi. 

Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, yang merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah. Sedangkan bagi Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.

Pengumuman penerimaan bagi calon Kepala SILN yang dilakukan oleh Kementerian merupakan pemberitahuan dan proses pendaftaran bagi Kepala Sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Seleksi calon Kepala SILN dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang luar negeri bagi Kepala Sekolah yang telah mengikuti proses pendaftaran. Seleksi calon Kepala SILN meliputi seleksia dministrasi, ujian tertulis, dan wawancara. Kementerian mengusulkan calon Kepala SILN yang lulus seleksi kepada kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang luar negeri.

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah
Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

Sedangkan untuk Pengangkatan dan penempatan Kepala SILN dilaksanakan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Penugasan Kepala Sekolah
Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi. Setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun. Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2(dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”. 

Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai Guru. Penugasan kembali sebagai Guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai Guru. Penugasan kembali sebagai Guru dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Penugasan Kepala SILN paling lama 3 (tiga) tahun. Masa penugasan Kepala SILN berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah pada tahun berikutnya dan dikembalikan kepada Kementerian. Dalam hal jangka waktu penempatan Kepala SILN akan berakhir, kepala perwakilan diwilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional mengajukan usulan kepala SILN penggantike pada Kementerian dan kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penempatan Kepala SILN yang digantikan berakhir. 

Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun Kepala SILN dapat diperpanjang berdasarkan usulan kepala perwakilan diwilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun tidak ada perpanjangan masa penugasan, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengembalikan Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kementerian. Pengembalian Kepala Sekolah dengan memperhatikan status dan hak kepegawaian Kepala Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Sekolah yang dikembalikan dan ditempatkan kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Penempatan kembali dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan Guru dan Kepala Sekolah diwilayahnya. Kepala Sekolah ditempatkan kembali sebagai guru oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal penempatan kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana pada masa penugasan 3 (tiga) tahun tidak ada perpanjangan masa penugasan, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengembalikan Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kementerian maka yang bersangkutan dapat langsung diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Tugas Pokok Kepala Sekolah
Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana merupakan tugas tambahan diluar tugas pokoknya.

Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain melaksanakan beban kerja sebagaimana Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan dan Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan kepala sekolah yang ditempatkan di SILN juga melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah
Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sKepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah
Penilaian prestasik erja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun, meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran. Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
  1. Hasil pelaksanaan tugas manajerial;
  2. Hasil pengembangan kewirausahaan;
  3. Hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
  4. Hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;dan
  5. Tugas tambahan diluar tugas pokok sebagaimana Kepala Sekolah.
Penilaian prestasi kerja sebagaimana diatas dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja, kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah
Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  1. Mengundurkan diri;
  2. Mencapai batas usia pensiun Guru;
  3. Diangkat pada jabatan lain;
  4. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  5. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  6. Hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
  7. Tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  8. Menjadi anggota partai politik;
  9. Menduduki jabatan negara; dan/atau
  10. Meninggal dunia.
Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan: (1) Hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”; (2) Tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; (3) Menduduki jabatan negara, dapat diangkat kembali sebagai Guru.

Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana maksud diatas harus melalui program orientasi.

Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada pemberhentian penugasan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatanlain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Unduh : Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Labels:
Reactions:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget