Rapat Kordinasi BSNP Tentang Kebijakan UN Tahun 2018

UN TAHUN 2018


Hasil Rapat Kordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2018. Hasil rapat tersebut ditetapkan oleh BSNP di Jakarta tanggal 25 Oktober 2017 sebagai sarana kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Atas Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat dengan menggunakan sistem UNBK dan UNKP.

Simak ulasan berikut:

Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2018
Moda Ujian ➤
Mengutamakan UN berbasis komputer (UNBK)
• SMA sederajat 100%

UN berbasis Kertas-Pensil (UNKP)
• Maks 30% SMP, Paket B, Paket C, Pesantren



Mata Pelajaran yang Diujikan
Pelaksanaan mata ujian jenjang SMP, SMA, dan SMK Sederajat meliputi : UN, USBN, dan US.


Satuan Pendidikan Pelaksana UN
  1. Satuan Pendidikan terakreditasi.
  2. Satuan pendidikan belum terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai pelaksana UN.

A. Kebijakan UN 2017
  1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan.
  2. UN Tidak menentukan kelulusan.
  3. Peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib mengikuti UN.
  4. Mutu Ujian Sekolah ditingkatkan menjadi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk beberapa mata pelajaran.
  5. Menjadikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai main stream pelaksanaan UN.

Kebijakan UN dan USBN 2018
UN SMA/MA/SMK:
  • Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika; dan
  • Satu mata pelajaran untuk diujikan dari jurusan/peminatan (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan)
  • UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai
USBN:
  • PPKn, Agama, sesuai jurusan
  • Mapel tertentu, soal dikembangkan oleh MGMP
  • Menentukan kelulusan
UN Pendidikan Kesetaraan:
  • Dilaksanakan dengan moda UNBK
  • Ada UN Susulan
  • Tidak ada USBN
  • UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai

UN untuk Perbaikan:
  • Tidak ada UN Gel. 2
  • Peserta UN 2016/2017 yang ingin memperbaiki, mendaftar melalui sekolah asal dan jadwalnya saat UN Susulan utk SMA Sederajat

B. Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

  1. Hasil UN berfungsi untuk penyetaraan.
  2. Mapel yang diujikan dalam UN Pendidikan Kesetaraan: 
    a. 7 Mapel untuk Paket C 
    b. 6 Mapel untuk Paket B
  3. Tidak ada USBN untuk Pendidikan Kesetaraan.
  4. Peserta didik dari pendidikan kesetaraan dapat mengikuti UN di satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.
  5. Pendaftaran peserta UN dilakukan secara terintegrasi melalui DAPODIK.
  6. Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan BUKAN lagi Dinas Pendidikan tetapi satuan pendidikan.
  7. Moda pelaksanaan UN dengan UNBK dan UNKP.
  8. Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan pada hari Sabtu dan Minggu.
  9. Ada UN susulan, UN gelombang kedua hanya untuk perbaikan nilai
Isu Teknis UN 2018
  1. Perbandingan jumlah teknisi terhadap server atau client.
  2. Optimalisasi help desk provinsi dan kabupaten
  3. Konfigurasi (jarak dan letak) client di ruang ujian
  4. Headset client saat bukan ujian listening
  5. Penggunaan wifi di ruang ujian (client ke server)
  6. Sosialisasi teknis kepada Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk mendukung kerja proktor dan teknisi


PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
(POS) UN 2018
Panitia Tingkat Propinsi:
  • Dinas Pendidikan Provinsi
  • Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik)
  • Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
  • Dewan Pendidikan Provinsi
  • Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
Panitia Tingkat Kabupaten/Kota:
  • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  • Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan seksi yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C).
Persyaratan Peserta UN:
  • Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu.
  • Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester pertama pada tahun terakhir.
  • Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.
Peserta UN dari Pendidikan Formal:
  • Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti US, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS.
  • Peserta UN dari program SKS harus berasal dari satuan pendidikan yang terakreditasi A dan memiliki izin penyelenggaraan program SKS.
  • Peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib mengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pendidikan formal.
  • SPK mendaftar dan mengikuti UN pada satuan pendidikannya yang atau satuan pendidikan pelaksana UN terakreditasi A yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Kriteria Kelulusan
Sangat baik : 85 < nilai ≤ 100
Baik : 70 < nilai ≤ 85
Cukup : 55 < nilai ≤ 70
Kurang : ≤ 55

PENGATURAN SANKSI UN 2018

Pelanggaran berat oleh Peserta Ujian:
  • membawa contekan ke ruang ujian;
  • kerjasama dengan peserta ujian;
  • menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau
  • membawa HP ke dalam ruang ujian.

Pelanggaran berat oleh Pengawas Ujian:
  • memberi contekan;
  • membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
  • menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
  • mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK;
  • Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
  • menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar; dan/atau
  • memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).

PENGATURAN KHUSUS

Pelaksanaan UN bagi peserta UN yang memerlukan layanan khusus dan/atau berbeda dapat diberikan kepada:
  • Peserta UN yang menyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunalaras, dan tunadaksa;
  • Peserta UN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan; dan/atau
  • Peserta UN yang dirawat di rumah sakit atau di tempat lain yang ditentukan oleh petugas kesehatan.
Pelaksanaan UN dengan layanan khusus/berbeda dapat diberikan apabila:
  • Peserta UN penyandang disabilitas yang memerlukan pengaturan khusus telah melaporkan kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan UN;
  • Peserta UN yang sakit atau di LP telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikan selambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UN.
Peserta UN yang sakit telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN tingkat Satuan Pendidikan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan UN dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk mengikuti ujian di tempat perawatannya.

Peserta UN Penyandang Disabilitas
  • Peserta UN tunanetra dapat memperoleh naskah soal UN dalam huruf Braile; atau
  • Peserta UN tunanetra dapat mengerjakan soal UN dengan pendamping pembaca soal terlatih yang telah mendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan; atau
  • Peserta UN tunarungu akan mendapat naskah soal tertulis sebagai pengganti soal Listening Comprehension (LC) untuk Bahasa Inggris; atau
  • Peserta UN tunadaksa mendapat bantuan dari pendampingnya yang telah mendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget