Info Terkini

Tunjangan profesi pendidik adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Guru yang berhak menerima tunjangan profesi adalah guru yang sudah menerima SKTP dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan petunjuk teknis pencairan. Proses pencairannya pun dilakukan beberapa tahap dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni per tri wulan, sedangkan untuk penerbitan Surat Keputusan Tunjangan (SKTP) dilakukan 2 (dua) kali di tiap semester pada tahun anggaran.

Perlu diingat oleh guru penerima tunjangan bahwa Surat Keputusan Tunjangan (SKTP) bukanlah satu-satunya jaminan bahwa guru tersebut sudah pasti akan menerima tunjangan profesi tetapi sebagai salah satu pertanda bahwa guru tersebut memang berhak atas tunjangan profesi yang diberikan.

Lantas bagaimana dengan yang terbit SKTP namun tidak berhak menerima?
Bisa saja karena berbagai alasan guru tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam tatap muka per minggu maka guru tersebut tidak berhak atas tunjangan profesi atau bisa jadi guru tersebut melaksanakan ijin cuti seperti haji misalnya atau sedang ijin sakit dalam kurun waktu.

Berkaitan dengan laman yang ditampilkan ketika Bapak atau Ibu Guru penerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) pada Info Guru di info.gtk.kemdikbud.go.id terkait dengan informasi yang ditampilkan berasal dari data yang dikirim oleh masing-masing operator atau admin sekolah melalui dapodik ke server GTK. Apabila ada Informasi yang dinyatakan Invalid atau ada kesalahan data, maka proses perbaikannya dilakukan di Aplikasi Dapodik masing-masing sekolah dan menjadi tanggungjawab pemilik data.

Selaku guru penerima TPP dapat sesegera mungkin melaporkan data mana saja yang di anggap invalid tersebut, namun jika ada tahapan yang dirasa sudah benar, maka Bapak atau Ibu Guru calon penerima tunjangan profesi pendidik tinggal menunggu proses datanya dinyatakan Valid dan siap untuk diusulkan oleh Operator Tunjangan.

Bagi yang sudah dinyatakan Valid periode Januari sampai dengan Juni 2019 melalui sistem pada laman info gtk, bapak atau ibu guru penerima TPP dapat menunggu proses pengusulan oleh Admin Tunjangan selaku pengelola Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.

Monitoring, Pelaporan dan Masa Tunggu
Sebagai bentuk monitoring atau kepengawasan terkait pengalokasian dana, pemerintah daerah berkewajiban melakukakan validasi tentang keakuratan data guru setelah SKTP diterbitkan yang selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahapan penyaluran tunjangan profesi guru, berapa besaran dari jumlah guru yang sudah di cairkan dan berapa jumlah guru yang tidak menerima secara penuh atau bahkan tidak menerima sama sekali.

Permasalahan lain yang membuat proses penyaluran tunjangan profesi guru tertunda adalah pemberkasan yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah sesuai dengan kewenangannya apakah sesuai dengan data atau tidak. Keterkaitan data ini juga dapat berberdampak pada lamanya proses validasi sebelum proses pembayaran dikarenakan waktu validasi dan waktu pengumpulan berkas guru yang akan di validasi.

Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh Admin Tunjangan atau Pemerintah Daerah ke Kementerian Keuangan juga menjadi faktor penyebab tersendatnya pencairan tunjangan. Salah satu syarat kementerian keuangan supaya dana transfer daerah pertriwulan atau persemester lancar adalah pelaporan penggunaan dana transfer daerah tahun sebelumnya.

Apabila Pemerintah Daerah belum melakukan rekonsiliasi data dengan Kemenkeu maka dana transfer ke kas daerah masing masing kabupaten atau kota tertahan sampai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana transfer tahun sebelumnya dilaporkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran tunjangan oleh pemerintah daerah baik per triwulan atau laporan selama satu tahun sesuai dengan tahun anggaran sebagai dasar acuan untuk perencanaan kebutuhan ditahun berikutnya, terlambatnya pengiriman laporan juga berdampak pada salahnya penganggaran kebutuhan untuk daerah oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.


Baca juga: Cek Info GTK 2019 Menggunakan Account PTK
Proses yang panjang dari mulai input data pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan selaku Admin Tunjangan adalah faktor penentu kecepatan penerbitan SKTP yang berpengaruh pada kecepatan pembayaran tunjangan. Oleh karena itu, Bapak atau Ibu diharap bersabar dalam masa tunggu ini, mengingat jumlah penerima Tuprof (Tunjangan Profesi) yang cukup banyak, sedangkan proses pembayaran tunjangan mengacu pada SK cetak yang dikirim ke pengelola masing-masing tunjangan di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.


Baca juga: Cek Info GTK Dapodikdasmen 2019 Kolektif Login Operator
Bapak atau ibu guru penerima tuprof tidak perlu khawatir jika info gtk bapak atau ibu sekalian sudah dinyatakan valid dan ber SK, karena penyaluran tunjangan profesi yang dilakukan oleh Admin Tunjangan akan langsung dikirim ke rekening apabila sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan.

Dengan adanya informasi ini, semoga menjadi gambaran yang jelas jika panjangnya sebuah proses penerimaan tunjangan profesi pendidik mulai dari penginputan hingga pelaporan tidak menimbulkan pikiran-pikiran negatif dari segala proses tahapan yang sudah dilakukan baik oleh Operator Dapodik hingga Admin Tunjangan.

Sebanyak 352 peserta dinyatakan lolos seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK tahun 2019 untuk lingkup wilayah Kabupaten Lamongan.

183 Tenaga Guru Lamongan Lolos Seleksi PPPK Tahap 1
Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok jabatan yang dinyatakan lolos dengan hasil pengumuman sebagai berikut.
  1. Kelompok Jabatan Tenaga Guru.
    Sejumlah 183 peserta.
  2. Kelompok Jabatan Tenaga Kesehatan.
    Sejumlah 63 peserta.
  3. Kelompok Jabatan Penyuluh Pertanian.
    Sejumlah 106 peserta.
Total peserta untuk kelompok jabatan guru sebanyak 255, dari jumlah total tersebut terdapat 1 (satu) peserta yang dinyatakan tidak hadir dan formasi yang diambil untuk jabatan guru sebanyak 183. sedangkan 72 peserta dinyatakan tidak lulus hasil seleksi.

Untuk jumlah peserta tenaga kesehatan sebanyak 88 dan yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebanyak 25 peserta. Sedangkan untuk jumlah peserta penyuluh pertanian, peserta yang ikut sebanyak 106 dan kesemuanya dinyatakan lulus seleksi.

Simak hasil pengumuman Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK tahun 2019 untuk wilayah Kabupaten Lamongan berikut:

Dengan hasil yang telah disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengumumkan hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I TA 2019 Nomor: 810/747/413.205/2019.

Peserta seleksi yang memiliki tanda "P/L" pada kolom keterangan dinyatakan LULUS SELEKSI. Untuk peserta yang memiliki tanda "TP" dinyatakan TIDAK LULUS SELEKSI. Sedangkan "TH" untuk peserta yang tidak hadir juga dinyatakan TIDAK LULUS SELEKSI.

Melalui pengumuman yang sudah disampaikan An. Bupati Lamongan - Sekretaris Daerah (Dr. Yurohnur Efendi, MBA) pertanggal 10 April 2019. Seluruh peserta seleksi yang sudah dinyatakan LULUS SELEKSI dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses pengangkatan PPPK lingkup Kabupaten Lamongan, maka peserta seleksi di harap memantau terus perkembangan lebih lanjut pada laman http://bkd.lamongankab.go.id.

Admin Ops Lamongan mengucapkan: Selamat bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, tetep jaga kondisi hingga proses penetapan atau proses pengukuhan tiba, sedangkan bagi yang belum lulus, harap bersabar dan tunggu kehadiran PPPK tahap selanjutnya.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget