10 Komponen Pembiayaan BOS Reguler SD

Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler 2019, maka tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada utamanya sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus BOS Reguler. Menjadi acuan dan bahan penting bagi sekolah dalam mengatur penggunaan dana yang telah disalurkan agar tidak keluar dari tata cara penggunaan dan tanggungjawab sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 dalam mengelola dana yang sudah disalurkan. Besaran dana alokasi BOS Reguler yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Untuk SD sebesar Rp. 800.000,00 per peserta didik, SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 per peserta didik, SMA sebesar 1.400.000,00 per peserta didik, SMK sebesar Rp. 1.600.000,00 pe peserta didik, dan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp. 2.000.000,00 per peserta didik. Berikut: 10 Komponen Pembiayaan BOS Reguler SD Pengembangan Perpustakaan. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. Pengelolaan Sekolah. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah. Langganan Daya dan Jasa. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah. Pembayaran Honor. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran. Oleh karena itu, jadikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 sebagai acuan dalam melakukan proses tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler sesuai dengan komponen biaya yang sudah disampaikan, mengingat rawannya penggunaan dan pertanggungjawaban menjadi sorotan banyak pihak. Penyelewengan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah atau peserta didik akan diberikan sanksi oleh aparat atau pejabat yang berwenang. Sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti: pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja atau penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada Sekolah. Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi-sanksi tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler 2019, maka tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada utamanya sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik.

Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus BOS Reguler.

Menjadi acuan dan bahan penting bagi sekolah dalam mengatur penggunaan dana yang telah disalurkan agar tidak keluar dari tata cara penggunaan dan tanggungjawab sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 dalam mengelola dana yang sudah disalurkan. Besaran dana alokasi BOS Reguler yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Untuk SD sebesar Rp. 800.000,00 per peserta didik, SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 per peserta didik, SMA sebesar 1.400.000,00 per peserta didik, SMK sebesar Rp. 1.600.000,00 pe peserta didik, dan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp. 2.000.000,00 per peserta didik.

10 Komponen Pembiayaan BOS Reguler SD

  1. Pengembangan Perpustakaan.
  2. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
  5. Pengelolaan Sekolah.
  6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
  7. Langganan Daya dan Jasa.
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
  9. Pembayaran Honor.
  10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran.

Oleh karena itu, jadikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 sebagai acuan dalam melakukan proses tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler sesuai dengan komponen biaya yang sudah disampaikan, mengingat rawannya penggunaan dan pertanggungjawaban menjadi sorotan banyak pihak.

Penyelewengan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah atau peserta didik akan diberikan sanksi oleh aparat atau pejabat yang berwenang. Sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti: pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja atau penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada Sekolah. Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi-sanksi tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget