Pengajuan NUPTK Terbaru 2018

Tentang Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan yang bertujuan untuk: Meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan Memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan. Maksud dari pengelolaan sistem aplikasi dalam jaringan diatas adalah untuk a). Penerbitan NUPTK; b). Penonaktifan NUPTK dan c). Reaktivasi NUPTK. Lantas, siapakah yang berhak menerbitkan NUPTK? Yang berhak menerbitkan NUPTK adalah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang merupakan unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dilakukan dengan 2 (dua) tahapan: a). penetapan calon penerima NUPTK; dan b). penetapan penerima NUPTK. Penetapan Calon Penerima NUPTK dan Penetapan Penerima NUPTK Melalui Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Surat Edaran Kemendikbud Nomor: 9950/A4.1/HK/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, yang Admin dapat pada Surat Edaran SDM-PDSPK pada sumber berikut: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=dokumen/index, bahwa: Penetapan Calon Penerima NUPTK Penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id. Belum memiliki NUPTK; dan Telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Penetapan calon penerima NUPTK diatas dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan. Penetapan Penerima NUPTK Penetapan penerima NUPTK dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK. Siapakah yang berhak mengajukan permohonan penerbitan NUPTK dan apa saja syarat-syaratnya? Yang berhak mengajukan permohonan NUPTK adalah Guru CPNS atau Guru PNS dan Guru Non-PNS sebagaimana proses pengajuannya dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan persyaratan sebagaimana berikut: Syarat pengajuan untuk Guru CPNS/PNS Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atau PNS. SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ijazah SD. Ijazah SMP. Ijazah SMA. Ijazah IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal. Syarat pengajuan untuk Guru Non-PNS SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Yaitu Guru Non-PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ijazah SD. Ijazah SMP. Ijazah SMA. Ijazah IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal. Untuk berkas pendukung lainnya tentang syarat pengajuan NUPTK bagi Guru Non-PNS silahkan berkordinasi dengan wilayah setempat. Bagi Guru Non-PNS yang berada disekolah Negeri yang hendak mengajukan NUPTK, tentunya harus memiliki SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat, sebagai bahan dan syarat mutlak pengajuan dan berkas pengusulan NUPTK baru di Tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut, simak sumber utama diatas pada laman Dokumen Surat Edaran SDM-PDSPK, atau simak informasi pada pdf berikut: Semoga bermanfaat.

Tentang Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan yang bertujuan untuk:
  1. Meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. Memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  3. Memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.
Maksud dari pengelolaan sistem aplikasi dalam jaringan diatas adalah untuk a). Penerbitan NUPTK; b). Penonaktifan NUPTK dan c). Reaktivasi NUPTK.

Lantas, siapakah yang berhak menerbitkan NUPTK?
Yang berhak menerbitkan NUPTK adalah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang merupakan unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dilakukan dengan 2 (dua) tahapan: a). penetapan calon penerima NUPTK; dan b). penetapan penerima NUPTK.

Penetapan Calon Penerima NUPTK dan Penetapan Penerima NUPTK

Melalui Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Surat Edaran Kemendikbud Nomor: 9950/A4.1/HK/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, yang Admin dapat pada Surat Edaran SDM-PDSPK pada sumber berikut: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=dokumen/index, bahwa:

Penetapan Calon Penerima NUPTK
Penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  1. Sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id.
  2. Belum memiliki NUPTK; dan
  3. Telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional
Penetapan calon penerima NUPTK diatas dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan.

Penetapan Penerima NUPTK
Penetapan penerima NUPTK dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.

Siapakah yang berhak mengajukan permohonan penerbitan NUPTK dan apa saja syarat-syaratnya?
Yang berhak mengajukan permohonan NUPTK adalah Guru CPNS atau Guru PNS dan Guru Non-PNS sebagaimana proses pengajuannya dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan persyaratan sebagaimana berikut:
Syarat pengajuan untuk Guru CPNS/PNS
  1. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atau PNS.
  2. SK Penugasan dari Dinas Pendidikan.
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  4. Ijazah SD.
  5. Ijazah SMP.
  6. Ijazah SMA.
  7. Ijazah IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal.
Syarat pengajuan untuk Guru Non-PNS
  1. SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan
    Yaitu Guru Non-PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  3. Ijazah SD.
  4. Ijazah SMP.
  5. Ijazah SMA.
  6. Ijazah IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal.
Untuk berkas pendukung lainnya tentang syarat pengajuan NUPTK bagi Guru Non-PNS silahkan berkordinasi dengan wilayah setempat.
Bagi Guru Non-PNS yang berada disekolah Negeri yang hendak mengajukan NUPTK, tentunya harus memiliki SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat, sebagai bahan dan syarat mutlak pengajuan dan berkas pengusulan NUPTK baru di Tahun 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, simak sumber utama diatas pada laman Dokumen Surat Edaran SDM-PDSPK, atau simak informasi pada pdf berikut:


Semoga bermanfaat.

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget