18 Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler 2019

Pada kesempatan yang telah lalu, Admin opslamongan.com telah membagikan tentang Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler 2019. Perlu kita pahami bersama bahwa Petunjuk teknis BOS Reguler atau Juknis BOS 2019 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan tentu yang paling utama adalah Sekolah dalam mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler yang diterima oleh masing-masing jenjang satuan pendidikan. BOS Reguler di tahun 2019 ini sepenuhnya bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Sudah tentu ada beberapa batasan-batasan yang harus ditaati oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Simak 18 ulasan larangan penggunaan dana bos tersebut. 18 Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler 2019 Disimpan dengan maksud dibungakan; Dipinjamkan kepada pihak lain; Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis; Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring); Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya; Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya; Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah); Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; Digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat; Membangun gedung atau ruangan baru; Membeli lembar kerja siswa (LKS); Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; Membeli saham; Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional; Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan; Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian; dan/atau Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya. Dari 18 Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler 2019 diatas, semoga menjadi rambu-rambu tersendiri bagi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah utamanya. Untuk Informasi lebih lanjut, baca Juknis BOS Reguler 2019 yang memuat tentang: Peraturan. Lampiran I. Lampiran II.

Pada kesempatan yang telah lalu, Admin opslamongan.com telah membagikan tentang Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler 2019. Perlu kita pahami bersama bahwa Petunjuk teknis BOS Reguler atau Juknis BOS 2019 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan tentu yang paling utama adalah Sekolah dalam mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler yang diterima oleh masing-masing jenjang satuan pendidikan.

BOS Reguler di tahun 2019 ini sepenuhnya bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Sudah tentu ada beberapa batasan-batasan yang harus ditaati oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Simak 18 ulasan larangan penggunaan dana bos tersebut.
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis;
  4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
  6. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;
  7. Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
  9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  10. Digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
  11. Membangun gedung atau ruangan baru;
  12. Membeli lembar kerja siswa (LKS);
  13. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  14. Membeli saham;
  15. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
  16. Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan;
  17. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian; dan/atau
  18. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
Dari 18 Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler 2019 diatas, semoga menjadi rambu-rambu tersendiri bagi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah utamanya.

Untuk Informasi lebih lanjut, baca Juknis BOS Reguler 2019 yang memuat tentang:
  • Peraturan.
  • Lampiran I.
  • Lampiran II.

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget