Syarat Usul Berkas Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru

Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Guru, Usul Berkas,

Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Penyesuaian jabatan fungsional guru adalah penyesuaian jabatan fungsional bagi guru yang memiliki jabatan fungsional guru berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam jabatan fungsional guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Dalam penetapannya mengenai penyesuaian jabatan fungsional guru, berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki dengan angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan Guru Pratama sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, jabatan Guru Muda Tingkat I yang tidak memiliki ijazah S1/D-IV tidak dapat memperoleh penyesuaian jabatan, namun apabila guru tersebut memperoleh ijazah S1/D-IV yang relevan dengan tugas yang diampunya dan ijazahnya telah ditetapkan angka kreditnya oleh pejabat yang berwenang dapat disesuaikan jabatannya, dan untuk guru yang telah memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a walaupun yang bersangkutan belum memiliki ijazah S1/D-IV disesuaikan jabatannya.

Persyaratan Guru Memperoleh Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

  1. Memiliki pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, dan jabatan Guru Madya; 
  2. Memiliki penetapan angka kredit terakhir; dan 
  3. Masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru pembimbing. 

Pejabat Penetap Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru adalah.
  1. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru bagi Guru Madya pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e baik guru di lingkungan instansi pusat maupun daerah, dan Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e bagi guru yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri; 
  2. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru bagi jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya; 
  3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya; 
  4. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya; 
  5. Pimpinan instansi pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya; 
  6. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuian jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. 

Syarat Usul Berkas Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru

Sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh guru dalam mengajukan berkas kenaikan jenjang jabatan fungsional guru antara lain sebagaimana berikut:
  1. Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg); 
  2. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan PNS; 
  3. Fotokopi Legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 
  4. Fotokopi Legalisir ijazah terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan; 
  5. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebelumnya; 
  6. Fotokopi Legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama; 
  7. Fotokopi Legalisir Sertifikat Diklat Fungsional tingkat terampil/ahli; 
  8. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru; 
  9. Fotokopi Legalisir DP-3 atau SKP, satu tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik. 
Berkas pengajuan usul kenaikan jenjang jabatan fungsional guru tersebut di atas, semua dibuat rangkap 2 (dua), namun Admin menyarankan lebih baik jika guru melebihi dari rangkap yang diajukan. 

Semoga bermanfaat. 

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget