Peluang Honorer Dalam Mengikuti PPPK Menjadi ASN

Peraturan Pemerintah, PPPK, PP 49 Tahun 2018

PP 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 22 November 2018 memang dipersiapkan betul-betul untuk membuka peluang pengangkatan guru bagi yang melampaui batas usia maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Proses pengadaan CPNS yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 tinggal menunggu pengesahan pelantikan di tahun 2019.

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), dimaana PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Penerapan manajemen PPPK diatur dengan menerapkan norma, standar, proses, dan kinerja, sedangkan penetapan manajemennya meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Ketentuan PP 49 Tahun 2018

Dalam ketentuan umum PP 49 Tahun 2018, jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). - Pasal 2.
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, sedangkan Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi funsgi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan oleh setiap Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan di isi oleh PPPK. Jangka waktu penyusunan kebutuhan tersebut dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pengadaan PPPK diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia setelah memenuhi persyaratan. Proses pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan sebagaimana berikut:
  1. Perencanaan.
  2. Pengumuman lowongan.
  3. Pelamaran.
  4. Seleksi.
  5. Pengumuman hasil seleksi, dan
  6. Pengangkatan menjadi PPPK.
Pelaksana proses pengadaan PPPK diatas dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi:
  1. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK
  2. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan atau
  3. Instansi pembina Jabatan Fungsional (JF).
Pengadaan calon PPPK mempertimbangkan beberapa kriteria, yang meliputi: jumlah dan jenis jabaan, waktu pelaksanaan, jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan dan wilayah persebaran, dapat dikatakan bahwa pengadaan PPPK ini dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan.

Pengumuman yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, dimana pengumuman tersebut memuat:
  1. Nama Jabatan.
  2. Jumlah lowongan Jabatan.
  3. Unit kerja penempatan atau instansi yang membutuhkan.
  4. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
  5. Jadwal tahapan seleksi, dan.
  6. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
Syarat pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional sebagaimana berikut:
  1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ANggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  6. Memiliki kompetensi yangdibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
  8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Proses Seleksi PPPK

Proses seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara bertahap, tahapan ini meliputi 2 (dua) proses, yakni proses seleksi administratasi dan proses seleksi kompetensi. Proses kegiatan seleksi dimaksudkan untuk mencocokkan atau memverifikasi berkas yang diajukan oleh pelamar, sedangkan seleksi kompetensi dimaksudkan untuk menentukan peringkat dan nilai ambang batas kelulusan dari masing-masing peserta.

Pelamar dinyatakan lulus apabila mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga PPK mengumumkan hasil seleksi secara terbuka berdasarkan hasil seleksi admninistasi dan kompetensi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK. Calon PPPK yang akan diangkat tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian atau sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK. Pengangkatan Calon PPPK ditetapkan oleh PPK kemudian disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

Bagi PPPK yang diangkat dan dilantik wajib menandatangani perjanjian kerja pada saat pelantikan. Perjanjian kerja yang yang ditandatangani memuat:
  1. Tugas
  2. Target kinerja
  3. Masa perjanjian kerja.
  4. Hak dan kewajiban,
  5. Larangan.
  6. Sanksi.
Selama PPPK tersebut menandatangani perjanjian kerja, maka PPPK tersebut akan dinilai kinerjanya. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Sedangkan masa hubungan perjanjian kerja tersebut bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  1. Mendapatkan gaji dan tunjangan. (Bab V)
  2. Mendapatkan Penghargaan. (Bab VII)
  3. Mendapatkan Perlindungan (Bab X)
  4. Mendapatkan hak atas Cuti (Bab XI)
Kewajiban Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  1. Melakukan pengembangan kompetensi. (Bab VI)
  2. Disiplin. (VIII)
Ketentuan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dan tata cara pemutusan terbagi menjadi 12 (dua belas) bagian. Simak Bab IX. atau Unduh PP 49 Tahun 2018 untuk mengetahui lebih lengkap mengenai PPPK.
  1. Umum
  2. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir.
  3. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Meninggal Dunia.
  4. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Atas Permintaan Sendiri.
  5. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK.
  6. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tiak Cakap Jasmani dan atau Rohani,
  7. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Pelanggaran Disiplin.
  8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tidak Memenuhi Target Kinerja.
  9. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  10. Pemutusan Hubungan Perjanjian KerjaKarena Melakukan Tindak Pidana atau Penyelewengan.
  11. Pemutusan Hubungan Perjanjian KerjaKarena Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik.
  12. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Melakukan Tindak Pidana Berencana.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018

Simak Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berikut:


Lantas dimana Peluang Honorer Dalam Mengikuti PPPK Menjadi ASN?

Simak baik-baik vidio berikut yang tengah disampaikan oleh Drs. Syarifudin, M.Si selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sehingga Calon PPPK dapat mengetahui secara gamblang dan jelas atas apa yang tengah dipublikasikan oleh Kementerian PANRB tanggal 2 Jan 2019:




Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget