Informasi Kebijakan Pengelolaan Data Ketenagaan Dalam Mekanisme NUPTK

Informasi, NUPTK

PRINSIP-PRINSIP PENERBITAN NUPTK
  1. NUPTK sebagai identitas bagiTenaga Pendidik danTenaga Kependidikan yang:
    - Datanya sudah ada dalamDapodik;
    - Bertugas/mengabdi di satuan pendidikan yang ber-NPSN
    - Melakukan/mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
    - Pendidik mengajar peserta didik di depank elas/rombel dari satuan pendidikan yang ber-NPSN.
    - Tenaga kependidikan membantu terselenggaranya proses pembelajaran darisatuan pendidikan yang ber-NPSN
  2. NUPTK identik dengan NISN yang sudah ada, dimana pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing-masing unit kerja;
  3. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atauTenaga Kependidikan jalur formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada;
  4. Penerbitan NUPTK menjadi kewenangan Setjenu.p. PDSPK;
  5. Persyaratan diperlunak dari yang ada dan ditandatangani Sesjen;
  6. Unit utama Pembina dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan, yang berlaku.
PENERBITAN NUPTK

  1. Data guru/pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada di dalam sistem aplikasi Dapo-Dikdasmen maupun Dapo-Paud Dikmas;
  2. Guru/pendidik dan tenagake pendidikan yang belum memiliki NUPTK setelah dilakukan proses vervalptk oleh PDSPK;
  3. Pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur (formal, nonformal), jenis (pendidikan umum, kejuruan, dan khusus), dan jenjang (PAUD-DikmasdanDikdasmen) pendidikan pada Satuan Pendidikan yang ber-NPSN;
  4. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus CPNS/PNS maupun bukan PNS (honorer, kontrak, GTY, GTT, PTT) pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan yang ber-NPSN;
  5. Pendidik pada satuan pendidkan formal yang berijazah Strata-1 (S-1) /Diploma IV (D4) dariLPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau lulusan dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat;
  6. Pendidik pada satuan pendidkan Non formal diutamakan berijazah/Strata-1 (S-1) /Diploma IV (D4) dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau lulusan dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat;
  7. Bagi Tenaga Kependidikan diutamakan Strata-1 (S-1) /Diploma IV (D4) dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau lulusan dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat;
  8. Pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah menjadi calon/kandidat penerima NUPTK segera melengkapi dokumen persyaratan yang diminta dan memindainya (scan), kemudian mengunggahnya (upload) kedalam aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id
    a. Kartu Tanda Penduduk(KTP)
    b. Ijazah dari Sekolah Dasar(SD) s.d. Pendidikan Terakhir
    c. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus PNS melampirkan:
        1)Surat Keputusan(SK) PNS/CPNS
        2)Surat Keputusan Penugasan dari DinasPendidikan setempat
    d. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus bukan PNS yang mengajar di Sekolah Negeri, melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.
    e. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus bukan PNS yang mengajar di Sekolah Swasta, melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Guru ataupun Tendik (GTY/PTY dan GTT/PTT) oleh Yayasan/Lembaga Pendidikan;
    f. Bagi Guru/Pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang dimaksud dalam butir 7.d dan 7.e, paling sedikit mempunyai pengalaman mengajar/bekerja selama 2 tahun secara terus-menerus dihitung sejak t.m.t SK pengangkatan pada sekolah dan/atau Yayasan yang sama.
  9. Pendidik dan tenaga kependidikan yang direncanakan atau sedang mengikuti program-program khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibuktikan dengan surat penugasan/perintah dari pimpinan unit kerja.


Download Surat: Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018


PENONAKTIFAN NUPTK
  1. Pemohon mengajukan surat pernyataan penonaktifan NUPTK bermaterai cukup (hard dan soft copy) kepada kepala sekolah;
  2. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifkan a.n. sendiri bukan atas nama orang lain;
  3. Surat persetujuan Kepsek/Ka. Disdik/Ka. LPMP/Ka. BP-PAUD-Dikmas dalam bentuk soft copy;
  4. Proses penonaktifan NUPTK dilakukan secara on-line melalui system aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id
  5. Bukti penonaktifan NUPTK akan diterbitkan apabila sudah disetujui oleh PDSPK.


Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget